by Muh. Aidil Akbar, S.H. on September 30, 2026 at 8:23 am

Eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi dapat mengajukan perlawanan dalam kondisi tertentu. Perlawanan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang sebelumnya berperkara maupun oleh pihak ketiga yang merasa memiliki hak terhadap objek yang Artikel Prosedur Hukum Perlawanan terhadap Eksekusi pertama kali tampil pada ILS Law Firm.

by Resa Indrawan on September 30, 2026 at 1:52 am

Menerima surat panggilan atau gugatan perdata dari Pengadilan Negeri sering membuat seseorang bingung mengenai upaya hukum yang harus dilakukan. Namun, menerima gugatan bukan berarti Tergugat otomatis kalah. Tergugat tetap mempunyai hak untuk memberikan jawaban, mengajukan eksepsi, membantah dalil Penggugat, mengajukan bukti, menghadirkan saksi, serta menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, langkah pertama Artikel Digugat Perdata di Pengadilan Negeri? Ini Upaya Hukum Tergugat pertama kali tampil pada ILS Law Firm.

by Syukrian Rahmatul'ula, SH on September 18, 2026 at 3:37 pm

Mencari pengacara perdata Jakarta Selatan sebaiknya tidak hanya melihat lokasi kantor, tetapi juga pengalaman dalam menangani sengketa perdata, kemampuan menyusun strategi, serta pemahaman terhadap proses persidangan. Perkara perdata dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sengketa perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, utang piutang, sengketa bisnis, sengketa properti, hingga perselisihan mengenai pelaksanaan suatu kewajiban. ILS Law Artikel Jasa Pengacara Perdata Jakarta Selatan pertama kali tampil pada ILS Law Firm.

by Emir Dhia Isad, SH on September 15, 2026 at 5:45 am

Pemerasan merupakan tindak pidana yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan utang, mengakui utang, atau menghapuskan piutang demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam KUHP Baru, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu, apa unsur Artikel Pasal Pemerasan dalam KUHP Baru pertama kali tampil pada ILS Law Firm.

by Resa Indrawan on September 15, 2026 at 5:36 am

Sebelum melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke polisi, pelapor sebaiknya menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan apa yang dikatakan atau disebarkan, siapa yang menyampaikannya, kepada siapa informasi tersebut diketahui, serta bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam KUHP Baru, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu unsur pentingnya adalah Artikel Bukti Diperlukan untuk Melaporkan Pencemaran Nama Baik pertama kali tampil pada ILS Law Firm.